MAKALAH POSISI INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA

MAKALAH

POSISI INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA

 GURU PEMBIMBING : USWATUN HASANAH S.Pd.

OLEH :

ACHMAD NAILU ROSYAD

FIRMAN DANIL AQILI

GALIH BUDI RAMADHAN

MUHAMMAD DZAUB NABIL FALAHI

BAB I

PENDAHULUAN

A.    LATAR BELAKANG

                    

                     Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Disebut kepulauan karena tentu Indonesia memiliki banyak pulau. Di antara pulau-pulau tersebut terdapat lautan yang membentang luas. Faktanya 70% wilayah Indonesia adalah laut. Di sinilah letak kelebihan kita. Sebagai negara yang memiliki kekayaan maritim yang sangat melimpah. Dan kita sebagai rakyat Indonseia harus dapat memanfaatkannya dengan baik.

                    

B.     RUMUSAN MASALAH

                     Adapun rumusan masalah yang penulis buat adalah

1.      bagaimana letak, luas, dan batas maritime Indonesia baik secara politik maupun fisik?

2.      bagaimana karakteristik wilayah daratan maupun lautan Indonesia?

3.      bagaimana sejarah dan perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia?

4.      bagaimana potensi dan pengolahan sumber daya kelautan di Indonesia?

5.      bagaimana dengan keadaan wisata bahari Indonesia?

6.      bagaimana kita memanfaatkan posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia?

7.      apa yang harus dilakukan agar segala masalah kemaritiman negara ini terselesaikan?

C.     TUJUAN MASALAH

                     Adapun tujuan masalah yang penulis buat adalah

1.      untuk mengetahui letak, luas, dan batas maritime Indonesia baik secara politik maupun fisik

2.      untuk mengetahui karakteristik wilayah daratan maupun lautan Indonesia

3.      untuk mengetahui sejarah dan perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia

4.      untuk mengetahui potensi dan pengolahan sumber daya kelautan di Indonesia

5.      untuk mengetahui keadaan wisata bahari Indonesia

6.      untuk mengetahui cara kita memanfaatkan posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia

7.      untuk mengetahui hal yang harus dilakukan agar segala masalah kemaritiman negara ini terselesaikan

BAB II

PEMBAHASAN

A.    LETAK, LUAS, DAN BATAS MARITIM INDONESIA

                     Letak, luas, dan batas Maritim Indonesia dibagi dua yaitu secara politik dan fisik. 

1.      Letak Maritim Indonesia

               Letak Indonesia dibagi menjadi 2 yaitu secara asrtonomis dan geografis.

Secara astronomis Indonesia yaitu 6°LU-11°LS dan 95°BT-141°BT. Sedangkan secara geografis diantara 2 samudra yaitu Hindia dan Pasifik serta diantara 2 benua yaitu Asia dan Australia.

2.      Luas Maritim Indonesia

                  Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km² dan luas perairannya 3.257.483 km². Dan dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara   : Pulau Rando 6°LU-95°BT , Pulau Sekating 5°LU, dan Pulau Miangas 4°30’LU

Barat     : masih berbatasan dengan Pulau Rondo

Selatan  : Pemana (Selatan pulau Roti) 11°LS -123°BT

Timur    : Wilayah DAS Fly di Papua 141°BT

3.      Batas Maritim Indonesia

               Batas wilayah Indonesia dibagi menjadi 2 yaitu secara politik dan secara fisik.

Batas Politik, dilandaskan berdasarkan :

· Kesepakatan 1824 antara Beanda dan Kerjaan Inggris , dalam membagi wilayah kekuasaan

· Keputusan Pengadilan tetap Internasional tahun 1928

·Ordonasi 1939 (Teritorial ZEE en Maritim Kringen Ordonantie), pembagian wilayah laut berdasarkan Laut Teritorial dan Laut Pedalaman

· Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 tentang lebar wilayah laut dinyatakan 12 mil

· UU no 7 tahun 1976 tentang pengesahan penyatuan Timor Timur ke NKRI

· Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982, membagi jenis batas laut berdasarkan batas laut territorial, Batas Landas Kontinen, dan ZEE.

Batas Fisik

Merupakan batas wilayah indonesia berdasarkan daratan dan perairan.  Dan batas Negara Indonesia yaitu :

Utara     : Negara Malaysia dengan perbatasan sepanjang 1.782 km, Singapura,    Filipina, dan Laut Cina Selatan

Selatan  : Negara Australia, Timor Leste, dan Samudra Indonesia

Barat     : Samudra Indonesia

 Timur  : Negara Papua Nugini dengan perbatasan sepanjang 820 km, Timor Leste, dan Samudra Pasifik

B.     KARAKTERISTIK WILAYAH DARATAN DAN PERAIRAN INDONESIA

a.       Karakteristik Wilayah Daratan

Dibagi menjadi dua:

1.       Sirkum Mediterania

       Sirkum Medetarian berawal dari Pegunungan Alpen di Eropa kemudian menyambung ke pegunungan Himalaya di Asia lalu memasuki Indonesia melalui Pulau Sumatra. Jalur Sirkum Medetarian di Indonesia membentang dari Pulau Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku. Di Indonesia Sirkum Meditarian di Indonesia terbagi menjadi dua Busur, sebagai berikut :

·         Busur Dalam Vulkanik

Busur dalam dari rangkaian Meditarian bersifat vulkanis. Yang menyababkan banyak Gunung api aktif di sekitar rangkaian Sirkum Meditarian. Contoh gunungapi tersebut adalah :Gunung Kerinci, Gunung Leuseur,dan Gunung Krakatau

·         Busur Luar Nonvulkanik

Busur luar dari rangkaian Meditarian tidak bersifat vukanis. Busur luar sirkum Meditarian membentang di pantai barat Sumatra, seperti Pulau Simeul, Nias, Mentawai, dan Enggano, pantai selatan Jawa, dan pantai selatan Kepulauan Nusa Tenggara.

2.      Sirkum Pasifik

       Sirkum Pasifik berawal dari dari Pegunungan Andes di Amerika Selatan, lalu bersambung ke pegunugan Rocky di Amerika Utara, lalu ke Jepang, Filipina, sampai akhirnya sampai ke Indonesia melalui Sulawesi. Sirkum Pasifik juga bercabang ke Pulau Halmahera dan akhirnya sampai di Papua.

       Di sepanjang dua jalur ini membentang gunung api aktif yang siap mengeluarkan muntahan abu vulkanik kapan saja. Hampir seluruh wilayah di Indonesia dilalui kedua jalur ini, hanya Pulau Kalimantan yang tidak. Itu sebabnya tidak ada gunung api di Pulau ini dan wilayah ini aman dari gempa.

b.      Karakteristik Wilayah Lautan

Berdasarkan kedalamannya, laut terbagi menjadi beberapa zona kelautan, seperti :

1.      Zona Litoral (Wilayah Pasang Surut)

     Zona litoral adalah zona atau wilayah laut yang apabila pada saat terjadi air pasang, wilayah ini akan tergenang oleh air, dan pada saat terjadi air surut, wilayah ini akan mengering dan berubah menjadi pantai. Oleh karena itulah maka zona ini seringkali disebut dengan daerah pasang surut. Pengaruh suhu udara serta sinar matahari yang terdapat pada zona litoral sangat kuat. Menjadikan zona ini sebagai habitat bagi beberapa spesies aut seperti bintang laut, udang, kepiting, cacing, serta bentos.

2.      Zona Neritik (Laut dangkal)

     Zona Neritik adalah wilayah perairan dangkal yang terletak dekat dengan pantai. Kedalaman dari zona ini adalah berkisar antara 50 hingga 200 meter. Kawasan ini dapat tertembus sinar matahari dengan sangat baik, sehingga menjadikannya sebagai habitat yang sangat cocok bagi berbagai jenis spesies laut seperti ubur-ubung, fitoplankton. Zooplankton, rumput laut, serta jenis spesies lainnya.

3.      Zona Bathial (Laut Dalam)

     Zona Bathial merupakan Wilayah perairan yang memiliki kedalaman yang berkisar antara 200 hingga 2000 meter. Wilayah ini tidak dapat ditembus oleh sinar matahari. Hal tersebutlah yang menjadikan kehidupan diwilayah zona bathial tidak seramai di zona neritic.

4.      Zona Abisal (Laut sangat Dalam)

     Ini merupakan bagian laut yang memiliki kedalaman lebih dari 2000 meter. Wilayah ini  memiliki suhu yang sangat dingin. Hal inilah yang menjadikan zona abbisal hanya memiliki beberapa spesies hewan laut. Dan di zona ini tidak dapat ditemui spesies tumbuh-tumbuhan laut. Contoh spesies yang dapat hidup di zona ini adalah angler fish, dimana biota laut tersebut dapat menghasilkan cahaya sendiri untuk berkomunikasi.

C.     SEJARAH DAN PERKEMBANGAN JALUR TRANSPORTASI DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI INDONESIA

Alur perkembangan jalur transportasi dan perdagangan adalah sebagai berikut:

1.      Masa Kerajaan Sriwijaya

              Perkembangan dalam perdagangan internasoinal pada zaman Kerajaan Sriwijaya, megalami peningkatan hal ini dikarenakan strategisnya tempat Kerajaan Sriwijaya yang menjadi jalur lalulintas pelayaran perdagangan India – China.

              Dilihat dari letak geografis, daerah Kerajaan Sriwijaya mempunyai letak yang sangat strategis, yaitu di tengah-tengah jalur pelayaran perdagangan antara India dan Cina Sehingga aktivitas perekonomian masyarakatnya tergantung pada pelayaran dan perdagangan. Di samping itu, letak Kerajaan Sriwijaya dekat dengan Selat Malaka yang merupakan urat nadi perhubungan bagi daerah-daerah di Asia Tenggara.. Dengan demikian kedudukan Sriwijaya dalam perdagangan internasional sangat baik. Hal ini juga didukung oleh pemerintahan raja yang cakap dan bijaksana seperti Balaputradewa. Pada masanya Sriwijaya memiliki armada laut yang kuat yang mampu menjamin keamanan di jalur-jalur pelayaran yang menuju Sriwijaya, sehingga banyak pedagang dari luar yang singgah dan berdagang di wilayah kekuasaan Sriwijaya tersebut.

              Kerajaan Sriwijaya  mampu menguasai lalu lintas pelayaran dan perdagangan internasional selama berabad-abad dengan menguasai Selat Malaka, Selat Sunda, dan Laut Jawa.

2.      Masa Penjajahan Portugis ( 1509 – 1659 )

              Perjalanan historis Portugis dalam menjajah Indonesia dimulai dengan ekspedisi eksplorasi yang dikirim dari Malaka yang baru ditaklukan dalam tahun 1512. Bangsa Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang tiba dikepulauan yang sekarang menjadi Indonesia, dan mencoba untuk menguasai sumber rempah-rempah yang berharga dan untuk memperluas usaha misionaris Katolik Roma.

              Bangsa Portugis adalah bangsa yang mempunyai keahlian dalam navigasi, pembuatan kapal, dan persenjataan. Selain itu, bangsa Portugis adalah salah satu bangsa yang menjadikan perdagangan (khususnya rempah-rempah) menjadi komoditi ekonomi . pada masa penjajahan Portugis, kondisi perekonomian Indonesia lebih banyak diwarnai adanya perlawan dari rakyat terhadap Portugis, karena komoditi rempah-repah yang menjadi andalan rakyat Indonesia dijarah begitu saja. Sumber daya yang menjadi tumpuan kehidupan masyarakat, menjadi bagian dari ekspolitasi Portugis.

3.      Masa Penjajahan Belanda ( 1602 – 1942 )

              Belanda masuk ke Indonesia pada tahun 1602. Hal itu dilakukan dengan memanfaatkan perpecahan diantara kerajaan-kerajaan kecil yang telah enggantikan Majapahit. Satu-satunya yang tidak terpengaruh adalah Timor Portugis, yang tetap dikuasai Potugal hingga 1975 ketika bertintegrasi menjadi propinsi Indonesia bernama Timor Timur.

              Penjajahan Belanda belangsung kurang lebih selama 350 tahun, 3,5 abad. Dibentukya Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) adalah satu kebijakan dalam bidang ekonomi yang dilakukan Belanda. VOC menguasai perdagangan, sehingga kewenangan dimilikny, seperti mencetak uang, menyatakan perang dan damai, membuat angkatan bersenjata sendiri, dan membuat perjanjian dengan raja-raja. Pada tahun 1795 VOC dibubarkan karena dianggap gagal dalam mengekspolarasi kekayaan Hindia Belanda (Indonesia). Kegagalan itu Nampak pada defisitnya kas VOC, yang antara lain disebabkan oleh :

a.       Peperangan terus-menerus dilakukan oleh VOC dan memakan biaya besar.

b.      Penggunaan tentara sewaan membutuhkan biaya besar.

c.       Korupsi yang dilakukan pegawai VOC sendiri

d.      Pembagian deviden kepada para pemegang saham, walaupun kas defisit.

              Bubarnya VOC muncul kebijakan baru yang disebut dengan cultur stelsel (sistem tanam paksa). Kebijakan ini diberlakukan mulai pada tahun 1836 yang diinisiasi oleh Van Den Bosch.

              Sistem tanam paksa bertujuan memproduksi berbagai komoditi yang diminta dipasar dunia. Sistem ini sangat merugikan bahkan menyiksa, tetapi bagi Belanda sangat menguntungkan. Kemudian diganti dengan VOC (sistem tanam paksa) dahulu sistem landrent , sistem ini juga ada sisi positifnya, yaitu masyarakat pribumi mulai mengenal tata cara menanam tanaman komoditas ekspor yang pada umumnya bukan tanaman asli Indonesia, dan masuknya ekonomi uang di pedesaan yang memicu meningkatnya taraf hidup.

              Setelah melakukan sistem tanam paksa, kemudian menerapkan Sistem Ekonomi Pintu Terbuka (Liberal). Kebijakan ini dilakukan kaerna desakkan kaum Humanis Belanda yang menginginkan perubahan nasib warga bumi kearah yang lebih baik dengan memdorong pemerintah Belanda mengubah kebijakan ekonominya. Pada jaman penjajahan Belanda, bangsa Indonesia ibarat hanya dapat menerima sisa dari kekayaannya sendiri. Segala sumber daya dikeruk bagi keuntungan Belanda.

4.      Masa Penjajahan Jepang ( 1942 – 1945 )

              Konstelasi peta politik pada masa perang dunia II nampaknya berimbas pada konstelasi politik di Indonesia, durasi penjajahan Jepang di Indonesia tidak berlangsung lama, karena hanya berjalan hingga sekitar tahun 1945. Secara besar penjahan Jepang di Indonesia diawali pasa bulan juni 1942. Bulan Maret 1945 Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pertemuan pertamanya pada bulan Mei, Soepomo membicarakan integrasi nasional dan melawan individualisme perorangan. Pada 9 Agustus 1945 Soekarno, Hatta dan radjiman Widioningrat diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi.

Kebijakan ekonomi pada jaman penjajahan Jepang, terdiri atas :

            1.    Perluasan Areal Persawahan

            2.    Pengawasan Pertanian Dan Perkebunan.

              Perluasan areal persawahan guna meningkatkan produksi beras. Meskipun demikian produksi pangan antara tahun 1941-1944 terus-menurun. Pada jaman Jepang hasil pertanian diatur sebagai berikut: 40% untuk petani, 30% harus dijual kepada pemerintah Jepang dengan harga yang sangat murah, dan 305 harus diserahkan ke lumbung desa. Badan yang menanganimasalah pelanggaran disebut Kempetei (Korps Polisi Militer), suatu badan yang sangat ditakuti rakyat. Jepang mengizinkan dua jenis tanaman perkebunan yaitu karet dan kina kedua jenis tanaman itu berhubungan langsung dengan kepentingan perang. Sedangkau tembakau, teh, kopi harus dihetikan penanamannya Karena hanya berhubungan dengan kenikmatan. Jepang menduduki Indonesia hanya tiga tahun setengah, sedangkan Belanda menjajah Indonesia selama tiga abad.

5.      Masa Orde Lama ( 1945 – 1967 )

              Perekonomian Indonesia pada masa orde lama perlu dicermati karena pada masa tersebut, Indonesia merupakan Negara yang baru saja merdeka. Dalam masa ini, perkembangan perekonomian dibagi dalam 3 (tiga) masa, yaitu :

6.      Masa Kemerdekaan ( 1945 – 1950 )

              Keadaan ekonomi pada masa awal kemerdekaan dapat dibilang sangat tidak menggembirakan. Hal itu terjadi karena adanya inflasi yang disebabkan oleh beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Oktober 1946 Pemerintah RI mengeluarkan ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang, namun adanya blockade ekonomi oleh Belanda dengan menutup pintu perdagangan luar negeri mengakibatkan kekosongan kas Negara. Akibatnya Negara berada dalam kondisi krisis keuangan dan kondisi itu tentu membahayakan bagi keberlangsungan perekonomian Indonesia pada saat itu.

Dalam menghadapi krisis tersebut, pemerintah menempuh beberapa kebijakan, yaitu :

1.    Pinjaman Nasional

              Pinjaman nasional dilakukan oleh menteri keuagan kala itu dengan persetujuan Badan Pekerja Komiter Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) mengadakan pinjaman nasional yang akan dikembalikan dalam jangka waktu 40 tahun. Pinjaman ini dimaksudkan agar tersedia dana segar bagi operasionalisasi penyelenggaraan Negara.

2.    Pemenuhan Kebutuhan Rakyat

3.    Melakukan Konferensi Ekonomi

              Pembahasan mengenai peningkatan hasil produksi pangan, distribusi bahan makanan, sandang, serta status administrasi perkebunan asing dilakukan melalui konferensi ekonomi.

4.    Membuat Rencana Pembangunan

            Dibuat Rencana Lima Tahunan (Kasimo Plan) untuk melengkapi pembahasan mengenai peningkatan hasil produksi pangan, distribusi bahan makanan, sandang, serta status perkebunan asing. Dalam dokumen ini meliputi anjutan memperbanyak kebun bibit dan padi unggul, mencegah penyembelihan hewan-hewan yang membantu dalam pertanian, menanami tanah terlantar di Sumatra, dan mengadakan transmigrasi.

5.    Membangun Partisipasi Swasta Dalam Pembangunan Ekonomi

         Pemerintah berusaha menggandeng swasta untuk mewujudkan rencana-rencana diatas.

6.    Nasionalisasi Bank Indonesia

       Selain kebijakan di atas, muncul pula kebijakan yang dikenal dengan sebutan Sistem Ekonomi Gerakan Benteng dan Sistem Ekonomi Ali-Baba. Kondisi perekomiman pada masa ini lebih banyak berkutat pada bagaimana menyelesaikan permasalahan ekonomi dasar namun hal inipun juga tidak bisa berjalan dengan baik akibat situasi politik yang tidak stabil.

7.      Masa Demokrasi Liberal ( 1950 – 1957 )

              Ciri utama masa Demokrasi Liberal adalah sering bergantinya kabinet. Hal ini disebabkan karena jumlah partai yang cukup banyak tetapi tidak ada partai yang memiliki mayoritas mutlak dan hal ini kemudian membuat pada masa ini perekonomian diserahkan sepenuhnya kepada pasar. Dampak dari kebijakan ini akhirnya hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia.

              Pemerintah terkesan memaksakan sistem pasar dalam perekonomian, anehnya pemerintah sudah mengetahui dampaknya dan melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kondisi perekonomian. Usaha-usaha tersebut adalah melalui pemotongan nilai uang, melanjutkan program Benteng, dan memutuskan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB). Pemotongan nilai uang dimaksudkan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun, dikenal dengan sebutan Gunting Syarifuddin. Pemerintah juga melanjutkan Program Benteng (Kabinet Natsir) dengan maksud untuk menumbuhkan wiraswasta pribumi agar bisa berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional dan pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda.

8.      Masa Demokrasi Terpimpin ( 1959 – 1967 )

              Demokrasi Terpimpin tidak lepas dari sosok Presiden Soekarno, sehingga pemikiran Soekarno menjadi dasar bagi pelaksanaan demokrasi terpimpin. Dalam pidato beliau yang berjudul Kembali ke Rel Revolusi terbitlah pemikiran Soekarno tentang demokrasi terpimpin. Demokrasi Terpimpin benar-benar terjadi setelah muncul Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Mulai saat itulah Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin. Akibat dari system ini berdampak pada perubahan struktur ekonomi Indonesia yang akhirnya cenderung berjalan melalui system etatisme, dimana dalam system ini Negara dan aparatur ekonomi Negara bersifat dominan serta mematikan potensi dan kreasi unit-unit ekonomi diluar sektor Negara.

              Tidak menunjukkan kondisi perekonomian yang baik justru berdampak pada adanya devaluasi (penurunan nilai uang yang tujuannya guna membendung inflasi yang tetap tinggi, mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, serta agar dapat meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan), perlunya membentuk lembaga ekonomi, dan kegagalan dalam bidang moneter. Pada saat ini dibentuk pula Deklarasi Ekonomi, tujuannya untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin.

9.      Masa Orde Baru ( 1967 – 1998 )

              Masa Orde Baru identik dengan masa pemerintahan Presiden Soeharto. Dikenal beberapa tahapan pembangunan yang menjadi agendanya. Orde Baru mengawali rezimnya dengan menekankan pada prioritas stabilitas ekonomi, dan politik. Program pemerintah berorientasi pada pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan Negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pemerintah menerapkan kebijakan ekonomi yang baru melalui pendekatan demokrasi pancasila, dan secara perlahan campur tangan pemerintah dalam perekonomian mulai masuk.

              Pentingnya aspek pemerataan disadari betul dalam masa ini sehingga muncul istilah 8 (delapan) jalur pemerataan sebagai basis kebijakan ekonominya, yaitu :

            1)    Kebutuhan Pokok

            2)    Pendidikan dan kesehatan

            3)    Pembagian pendapatan

            4)    Kesempatan kerja

            5)    Kesempatan berusaha

            6)    Partisipasi wanita dan generasi muda

            7)    Penyebaran pembangunan

            8)    Peradilan

              Agar implementasi kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan terencana, maka kebijakan tersebut dilaksanakan dengan sebutan pola umum pembangunan jangka panjang (25-30 tahun) dan berlangsung dalam periodisasi lima tahunan sehingga dikenal dengan sebutan Pelita (Pembangunan Lima Tahun). Pelita menunjukkan hasil yang signifikan dalam proses pembangunan ekonomi, terbukti pada tahun 1984 Indonesia berhasil swasembada beras, menurunkan angka kemiskinanm meningkatkan partisipasi pendidikan, penurunan angka kematian bayi, dan peningkatan sector industri, berhasil dalam mengendalikan jumpal penduduk melalui program Keluarga Berencana (KB).

              Sisi negatif dari Pelita adalah kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup, kerusakan suber daya alam, ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar daerah, ketimpangan antar golongan pekerjaan, akumulasi utang luar negeri yang semakin menumpuk serta muncul pula konglomerasi dan bisnis yang sarat korupsi, kolusi, dan nepotisme.

              Meskipun Orde Baru berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi fundamental ekonomi justru rapuh. Titik kulminasi keterpurukan Orde Baru berujung pada mundurnya Soeharto dari kursi presiden pada tanggal 21 Mei 1998.

              Terlepas dari berbagai kontroversi tentang perjalanan rezim Orde Baru, harus diakui bahwa Orde Baru paling tidak telah meletakkan dasar-dasar perekonomian bagi rezim selanjutnya. Kondisi politik yang relatif stabil menjadi modal bagi tumbuhnya perekonomian secara baik.

10.   Perekonomian Indonesia di Era Jokowi-JK

              Masyarakat Indonesia telah menilai kondisi perekonomian di satu tahun era pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla semakin memburuk. Hal ini berkaitan dengan isu-isu utama lainnya yaitu kondisi politik nasional, penagakan hukum, keamanan nasional dan pemberantasan korupsi yang sangat buruk. Kondisi ekonomi Indonesia sekarang bagi sebagian besar masyarakat dinilai buruk dengan 46,11% disbanding tahun sebelumnya. Penilaian ini juga tidak lepas dari masyarakat Indonesia yang semakin hari banyak sekali pengangguraan dan mahalnya harga kebutuhan pokok yang semakin hari semakin meningkat tajam. Selain itu, masyarakat juga menilai Jokowi – JK tidak serius dalam mengatasi pelemahan rupiah terhadap dolar yang akhirnya bias tembus mencapai diatas RP 14.000/USD. Pemerintahan menargetkan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yaitu sebesar 5,5% tetapi yang terjadi tidaklah sama melainkan Indonesia memiliki pertumbuhan yang sangat lemah.

                          Untuk memulihkan perekonomian Indonesia Jokowi telah melakukaan beberapa gebrakan sensitive seperti, memotong subsidi BBM sebesar 30% dan menghemat anggaran Negara sampai Rp 100 Triliun untuk tahun depan. Jokowi juaga mengganti beberapa pejabat penting yang sangat membantu perekonomian, seperti Amien Sunaryadi dan Faisal Basri yang akan mengawasi pengelolaan minyak dan gas.seperti yang diketahui oleh masyarakat Indonesia bahwa mereka berdua adalah pengamat dan aktivis anti korupsi. Tidak hanya 2 pejabat yang diganti oleh Jokowi tetapi banyak sekali. Semenjak menganti pejabat – pejabat penting perekonomian Indonesia mulai membaik tetapi pemberantasan korupsi tidak terlalu membaik malah makin memburuk.

1. pengertian air laut kepulauan indonesia

Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) adalah Alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut internasional. Alur ini merupakan alur untuk pelayaran dan penerbangan yang dapat dimanfaatkan oleh kapal atau pesawat udara asing diatas laut tersebut untuk dilaksanakan pelayaran dan penerbangan damai dengan cara normal.

2. jelaskan alur laut kepulauan indonesia

ALKI I : Selat Sunda – Selat Karimata – Laut Natuna – Laut Cina Selatan

ALKI II : Selat Lombok – Selat Makassar – Laut Sulawesi

ALKI III-A : Laut sawu – Selat Ombai – Laut Banda (Barat Pulau Buru) – LAut Seram (Timur Pulau Mongole) – Laut Maluku – Samudera Pasifik

ALKI III-B : Laut Timor – Selat Leti – Laut Banda (Barat Pulau Buru) – Laut Seram (Timur Pulau Mongole) – Laut Maluku – Samudera Pasifik

ALKI III-C : Laut Arafuru – Laut Banda (Barat Pulau Buru) – Laut Seram (Timur Pulau Mongole) – Laut Maluku – Samudera Pasifik

3.tujuan alur laut kepulauan indonesia

 untuk pelayaran dan penerbangan yang dapat dimanfaatkan oleh kapal atau pesawat udara asing diatas laut tersebut untuk dilaksanakan pelayaran dan penerbangan damai dengan cara normal. Penetapan ALKI dimaksudkan agar pelayaran dan penerbangan internasional dapat terselenggara secara terus menerus, langsung dan secepat mungkin serta tidak terhalang oleh perairan dan ruang udara teritorial Indonesia

4.pelanggaran yang timbul di ALKI

insiden 3 Juli antara pesawat tempur Angkatan Laut Amerika Serikat (F-18) dan pesawat tempur Indonesia (F-16) di Laut Jawa

TNI-AU menemukan limbah-limbah pembuangan di jalur AlKI III

D.    POTENSI DAN PENGOLAHAN SUMBER DAYA KELAUTAN DI INDONESIA

1.      Potensi Sumber Daya Kelautan di Indonesia

Potensi sumber daya laut Indonesia yaitu :

·         Luas laut Indonesia yang sangat luas

·         Letak laut Indonesia yang strategis yaitu menjadi jalur perdagangan internasional

·         Beraneka ragamnya biota laut di dalamnya

2.      Pengolahan Sumber Daya Kelautan di Indonesia

Cara di Indonesia mengolah sumber daya lautnya yaitu :

·         Banyaknya tersedia pelabuhan perdagangan internasional

·         Banyaknya tempat konservasi biota laut untuk menjaganya

·         Banyaknya nelayan penangkap ikan

·         Banyaknya tempat pengolahan bahan pangan berbahan dasar ikan

3.      Masalah Dalam Potensi dan Pengolahan Sumber Daya Kelautan di Indonesia

Masalah yang dialami diantaranya :

a.       Banyaknya ilegal fishing

b.      Perubahan iklim global

E.     PARIWISATA BAHARI INDONESIA

1.      Taman Nasional Bunaken.

2.      Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.

3.      Pulau Nias dan Kepulauan Mentawai, Sumatera.

4.      Ujung Kulon dan Anak Krakatau, Banten.

5.      Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat.

6.      Kepulauan Wakatobi, Sulawesi Tengah.

7.      Barelang, Kepulauan Riau.

8.      Kepulauan Padaido, Papua.

BAB III

PENUTUP

     Kesimpulan yang dapat ditarik oleh penulis adalah :

1.      Indonesia terbukti berpotensi menjadi poros maritim dunia

2.      Indonesia memiliki sumber daya kelautan yang sangat patut untuk di kelola dan di manfaatkan

                    Dengan adanya makalah ini diharapkan dapat mewujudkan negara Indonesia untuk menjadi negara poros maritim dunia dengan menimbang potensi dan wilayah yang strategis. Serta dibutuhkannya studi lebih lanjut mengenai hal tersebut.

Like, Share, and Subscribe my channel ( aad.ahmad )